KPK Periksa Pejabat-Eks Ajudan Bupati Terkait Korupsi Gedung Pemkab Lamongan
KPK kembali memanggil sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan. Saksi yang diperiksa di antaranya pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan hingga mantan ajudan Bupati Lamongan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan hari ini, Rabu (9/7/2025) di kantor Pemkab Lamongan. Dia menyebutkan total ada delapan saksi yang diperiksa.
“Terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pemeriksaan dilakukan di kantor Pemkab Lamongan,” terang Budi kepada wartawan, Rabu (9/7).
LAMONGAN, Suasana di lantai 7 Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan mendadak tegang sejak pagi hari, Senin (7/7/2025). Beberapa kendaraan berpelat luar daerah tampak terparkir di halaman kantor. Aktivitas keluar masuk ruangan pun dibatasi. Rupanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggelar pemeriksaan tertutup terhadap sejumlah pejabat terkait proyek pembangunan Gedung Pemerintahan Pemkab Lamongan yang bersumber dari anggaran tahun 2017 hingga 2019.
Proses pemeriksaan dilaporkan berlangsung di Ruang Gajahmada, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan masih terus berlanjut hingga malam hari. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim RadarBangsa, tim KPK yang diterjunkan ke Lamongan berjumlah sekitar 15 orang. Mereka didampingi pula oleh tim auditor yang ditugaskan melakukan pendalaman teknis terhadap berkas dan laporan proyek fisik yang menjadi objek perkara.
Dugaan korupsi dalam pembangunan gedung pemerintahan ini sebelumnya memang sempat mencuat ke permukaan. Beberapa pihak menyebut adanya ketidaksesuaian antara nilai kontrak dengan hasil pengerjaan, serta indikasi permainan dalam proses pengadaan. Namun hingga kini, KPK masih enggan memberikan pernyataan resmi soal pihak-pihak yang diperiksa atau status penyelidikan.
Sumber internal menyebutkan bahwa agenda pemeriksaan akan berlangsung selama lima hari ke depan, menyasar sejumlah pejabat aktif maupun pensiunan yang diduga mengetahui alur proyek strategis tersebut.
Sementara itu, awak media dari berbagai platform tampak berjaga di luar area gedung sejak siang hari. Mereka berupaya mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pemkab maupun dari tim penyidik. Namun, akses ke lantai 7 yang menjadi lokasi pemeriksaan tertutup dan dijaga ketat oleh petugas keamanan dalam.
Di tengah kesibukan peliputan, muncul insiden yang cukup mengganggu. Seorang pria tak dikenal terekam kamera sedang memvideokan aktivitas para jurnalis yang sedang bekerja. Pria tersebut tidak mengenakan atribut resmi dan enggan menyebut identitas saat dihampiri. Tindakan itu sempat menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan di kalangan wartawan, mengingat peliputan terhadap kegiatan penegakan hukum adalah bagian dari tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
Terkait kehadiran tim KPK, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, M. Rois, membenarkan bahwa pihaknya telah diminta untuk menyediakan ruang pemeriksaan. Namun ia mengaku tidak mengetahui lebih jauh soal materi maupun siapa saja yang diperiksa.
“Saya hanya diminta untuk menyiapkan tempat. Mengenai materi atau jumlah detail petugas, saya tidak diberi informasi resmi. Tapi jumlah yang datang memang sekitar 15 orang,” ujar Rois singkat saat ditemui awak media.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun Pemkab Lamongan mengenai hasil atau perkembangan dari pemeriksaan hari pertama tersebut. Namun dipastikan kegiatan ini menjadi perhatian publik, khususnya warga Lamongan, yang menanti kejelasan dari kasus dugaan penyimpangan anggaran di proyek gedung yang berdiri megah di pusat kota tersebut. (*****)
